Setelah penyampaian pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR hari Jumat (14/8/2020), Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina berharap agar pemerintah seluruh jajaran mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk memastikan implementasi pidato tersebut pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kebutuhan dasar masyarakat ini selain sandang, pangan dan papan, mesti meningkat kualitasnya pada sisi pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan rasa aman ketika menjalani kehidupan termasuk dalam mendapat pekerjaan, beribadah dan menjalankan aktivitas usaha ekonomi," kata Nevi dalam berita rilisnya, Sabtu (15/8/2020).

Politisi PKS ini menyoroti kalimat pidato presiden yang menyerukan kebanggaan terhadap produk lokal dalam negeri. Ini seharusnya berimplikasi serius terhadap semua instrumen pemerintahan untuk memformulasi aktivitas bernegara bersama rakyatnya untuk mewujudkan sistem ekonomi dalam negeri yang kokoh.

Nevi melanjutkan, bahwa importasi Indonesia masih sangat tinggi dari tahun ke tahun. Ia ingin memastikan seluruh jajaran pemerintah untuk membuktikan kemampuannya dalam menekan importasi akan berdampak sangat besar pada keseluruhan aktivitas ekonomi kerakyatan.

"Pemerintah dan masyarakat Indonesia harus kembali menggalakkan beli produk dalam negeri dalam ikhtiar menyelamatkan UMKM. Tingginya importasi produk pangan rumah tangga yang terus meningkat harus menjadi perhatian. Membangun industri dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional akan sangat berati bagi UMKM kita," tuturnya.

Selain Importasi yang selama ini mengganggu aktivitas dasar pelaku ekonomi di sektor UMKM, ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki dan menata ulang manajemen penyaluran segala bentuk bantuan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, baik berupa bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji.

Nevi berpendapat, sudah puluhan tahun subsidi bantuan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung berjalan, tapi hingga hari ini, 75 tahun Indonesia merdeka, masih tidak ada perubahan signifikan terhadap kemakmuran rakyat bangsa ini. 

"75 tahun Indonesia merdeka, tapi negara kita belum beranjak menjadi negara maju. Semua kriteria yang ada di negeri ini masih pada kategori negara berkembang. Pemikiran ini mesti ditanamkan semua pihak terutama pemerintah agar lebih serius untuk memerdekakan bangsa kita dari garis kemiskinan dan ketergantungan dari bangsa-bangsa lain akan pangan, energi dan instrumen kesehatan," ucap Nevi mengkritisi.

Dikatakannya, kebutuhan dasar yang tidak kalah penting dan mesti menjadi perhatian pemerintah adalah masalah rasa aman ketika menjalankan kehidupan kita. Mewujudkan rasa aman ini mesti diawali dengan penegakan hukum yang kuat dan sesuai porsinya. Tidak memandang rakyat biasa atau pejabat.

"Semua kebutuhan dasar penduduk rakyat indonesia ini harus terpenuhi keseluruhannya. Karena dengan pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat ini, maka negara kita berhak menyandang negara yang adil, makmur dan sejahtera," tutupnya. (dep/es)